..:: Selamat Datang di Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan ::..

Rapat Koordinasi Bappeda se-Kaltim Tahun 2017

Wednesday - 08 Maret 2017 - Dibaca: 1926 kali

Dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, kemarin 7 Mareat 2017 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Bappeda se-Kaltim Tahun 2017di Hotel Novotel. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tiimur Bapak Rusmadi dengan narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Kementerian ESDM. Adapun tema rapat koordinasi disesuaikan dengan tema tahunan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata.

Gubernur Kalimantan Timur dalam arahannya menyampaikan bahwa rumusan dan kesepakatan kegiatan-kegiatan diharapkan yang memiliki daya ungkit dan bersifat quick win terhadap fokus prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Sedangkan Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas menyampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rancangan Awal RKP 2018 yang masih difokuskan pada penyelesaian proyek Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Jembatan Pulau Balang, Bandara Samarinda Baru, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan serta Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan.  

Adapun Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan mengenai Kebijakan Umum Dana Transfer Tahun 2018 dimana untuk Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 akan dilakukan penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follows program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dengan belanja Kementerian dan Lembaga. Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik Tahun 2018 akan dilaksanakan melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial) digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan (rewards and punishment pengalokasian DAK Fisik).

 

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan